Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  113 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa.

Untuk maksud tersebut, telah diterbitkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016.

Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa terdiri dari 51 Pasal dan 8 Bab, yaitu (1) Ketentuan Umum, (2) Pengelolaan, (3) Tukar Menukar, (4) Pembinaan dan Pengawasan, (5) Pembiayaan, (6) Ketentuan Peralihan, (7) Ketentuan lain-lain, dan (8) Ketentuan Penutup.

Dowload ku

 

Iklan

Mengawal “Dana” Desa

Selama ini, Desa seakan terlupakan dari pembangunan, tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang dianggap pembangunan dan ekonominya jauh lebih berkembang.

Akibatnya, kemajuan desa selama ini tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah  tentu  saja berdampak pada masalah urbanisasi , mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar.

Continue reading “Mengawal “Dana” Desa”