Pengumuman Hasil Seleksi Pendamping Desa 2016

 – Jadwal Tes Tertulis dan Psikotes – Disampaikan kepada semua peserta Seleksi Pendamping Desa 2016 yang telah mendaftar secara online melalui website Kemendesa, berdasarkan Surat dari Dirjen PPMD Kemendesa Nomor 050-4/DPPMD.1/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2016 bahwa berkenaan dengan pembahasan kerjasama pelaksanaan rekrutmen tenaga pendamping profesional tahun 2016 antara Kemendesa dengan Perguruan Tinggi masih dalam proses finalisasi, maka waktu pelaksanaan tes tertulis dan psikotes dijadwalkan kembali pada :
a. Tes tertulis tanggal 28 Mei 2016
b. Psikotes tanggal 1 Juni 2016
c. Tempat pelaksanaan tes tertulis dan psikotes akan disampaikan kemudian.

Untuk sulawesi selatan  , Pelaksanaan Test tertulis dan phisokologi bertempat di Universitas Hasanudin , Sabtu 28 Mei 2016  dimulai pda pukul 09:00 Wita-selesai

unhas

Continue reading “Pengumuman Hasil Seleksi Pendamping Desa 2016”

Iklan

Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  113 PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa.

Untuk maksud tersebut, telah diterbitkan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016.

Permendagri tentang Pengelolaan Aset Desa terdiri dari 51 Pasal dan 8 Bab, yaitu (1) Ketentuan Umum, (2) Pengelolaan, (3) Tukar Menukar, (4) Pembinaan dan Pengawasan, (5) Pembiayaan, (6) Ketentuan Peralihan, (7) Ketentuan lain-lain, dan (8) Ketentuan Penutup.

Dowload ku

 

permendesa no.21 tahun 2016

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyetakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran.

Continue reading “permendesa no.21 tahun 2016”

Leang Leang dan Eksotisme Waterscape

Buat anda  yang ingin berkunjung  ke Sulawesi Selatan, sudah pasti terselip catatan destinasi wisata yang akan dikunjungi,  misalnya  berwisata ke  Benteng Fort Rotterdam ataupun Pelabuhan Poetere dll. Atau jika Anda punya cukup waktu mungkin  Taman Nasional Bantimurung bisa menjadi salah satu pilihan.

Nah kali ini saya akan coba berbagi satu destinasi menarik  yang wajib anda kunjungi  sebelum  terhanyut dengan  pesona Taman Nasional Bantimurung  yaitu Leang Leang.

Continue reading “Leang Leang dan Eksotisme Waterscape”

Tatanan Desa dan Pilkada

Kemandirian Desa dan Pilkada  Serentak

Struktur politik desa adalah struktur politik terkecil dalam bangunan politik nasional. Meskipun demikian, struktur politik desa berperan penting dalam bangunan struktur politik nasional. Sebab, disitulah kehidupan politik riil ada dengan segala dinamikanya.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus   urusan   pemerintahan,   kepentingan masyarakat setempat     berdasarkan     prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang         diakui   dan   dihormati   dalam   sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pembangunan desa, peranan penting masyarakat mutlak diperlukan desa untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan, hanya saja hal ini belum sepenuhnya berjalan. Masih terdapat banyak kepala desa yg tampil mendominasi dan lebih punya peranan besar dalam proses pengambilan keputusan .

Ada beberapa faktor yang menyebabakan peran kepala desa masih demikian besar, antara lain kepala desa kebanyakan masih mempunyai wewenang yang betul-betul nyata, mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat patenalistik.

Kepala desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah daerah di desa. meskipun kepala desa dipilih oleh masyarakat desa secara langsung namun yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya adalah Bupati / Kepala Daerah.

Continue reading “Tatanan Desa dan Pilkada”