Tatanan Desa dan Pilkada

Kemandirian Desa dan Pilkada  Serentak

Struktur politik desa adalah struktur politik terkecil dalam bangunan politik nasional. Meskipun demikian, struktur politik desa berperan penting dalam bangunan struktur politik nasional. Sebab, disitulah kehidupan politik riil ada dengan segala dinamikanya.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus   urusan   pemerintahan,   kepentingan masyarakat setempat     berdasarkan     prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang         diakui   dan   dihormati   dalam   sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pembangunan desa, peranan penting masyarakat mutlak diperlukan desa untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan, hanya saja hal ini belum sepenuhnya berjalan. Masih terdapat banyak kepala desa yg tampil mendominasi dan lebih punya peranan besar dalam proses pengambilan keputusan .

Ada beberapa faktor yang menyebabakan peran kepala desa masih demikian besar, antara lain kepala desa kebanyakan masih mempunyai wewenang yang betul-betul nyata, mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap masyarakat yang bersifat patenalistik.

Kepala desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah daerah di desa. meskipun kepala desa dipilih oleh masyarakat desa secara langsung namun yang membuat keputusan akhir dan memberi surat pengangkatannya adalah Bupati / Kepala Daerah.

Dampak Pilkada terhadap Tatanan Desa

Saat ini , beberapa daerah/kabupaten , sedang berada dalam proses perjalanan sistem demokrasi berupa Pemilihan Kepala daerah secara serentak yang menjadi bagian dari pelaksaaan UU No.8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta UU Nomor 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sudah menjadi rahasia umum, dalam proses pemilihan umum, seringkali kita menemukan ketidak jujuran, berbagai macam intrik dan pikiran licik dilakukan hanya untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilihan itu. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkan kemenangan seperti kempanye hitam, penyuapan hingga sumbangan-sumbangan lainnya. Permasalahannya tidak hanya sampai disana, kita selalu menyaksikan dalam proses pemilihan selalu menimbulkan konflik ditingkat akar rumput antara pendukung masing –masing calon kepala daerah .

Indikasi perangkat desa yang terlibat menjadi mesin politik beberapa calon kepala daerah , terutama bagi incumbent, secara diam-diam menjadi tim sukses atau tim pemenangan dengan dalih, memanfaatkan massa dari masyarakat desa yang sebelumnya menjadi basis suara pada saat pemilihan kepala desa, dengan kantong suara pasti dengan hitungan yang jelas . hal ini didasari dari proses yang berjalan sebelumnya , kata lainnya adalah  politik balas jasa.

Permasalahan yang terjadi dalam proses pilkada bisa kita pastikan akan membuat tatanan sosial di Desa akan goyah. Masyarakat Desa mulai terlibat dalam politik praktis dan pragmatis, berkompetisi dengan tidak sehat , saling mencurigai, bahkan saling bermusuhan. Dikarenakan bersebrangan dalam mendukung calon Kepala daerah yang menjadi dukungannya, rasa curiga mulai muncul dan rasa solidaritas pelan-pelan hilang dari lingkungan mereka.

Ciri khas yang dimiliki masyarakat Desa yang berupa kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama agak terganggu dengan rentetetan proses politik l yang terjadi.Belum lagi munculnya kekerasan dan intimidasi politik baik dari aparat desa maupun antar para pemilih membuat masyarakat semakin gamang dalam proses politik.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pengaruh Pilkada sangat besar memberikan dampak negatif bagi masyarakat Desa.

Dengan munculnya permasalah yang dihadapi seperti yang diatas, diperlukan adanya solusi dalam proses pendidikan politik masyarakat Desa. Diperlukan proses pengawasan yang ketat dari pihak terkait dalam menghilangkan budaya para calon Kepala Daerah yang “ mendadak Baik “ serta memberikan bantuan baik berupa matril dan formil yang diturunkan para calon kepala daerah di tingkat Desa yang ingin memenangkan Pilkada.

Guna menjamin terciptanya kesejahteraan masayarakat sebagai mana yang dicita-citakan, maka pendidikan politik mutlak diberikan. KPU Daerah, Panwas dan Bawaslu , mestinya tidak hanya intens pada proses teknis , hanya sekedar menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu atau dengan kata lain sekedar “tukang pos” yang mengantar kasus ke kepolisian. melainkan memberikan pendidikan politik ke tingkat desa, sehingga proses bisa berjalan secara free, fair and competitive

Masyarakat desa sebaiknya tidak lagi  dijadikan objek dalam proses politik yang berjalan saat ini , sekedar penyumbang suara bagi calon tertentu , menjadi pendengar dari janji politik pada saat kampanye dengan program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah yang belum tentu sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s