Mengawal “Dana” Desa

Selama ini, Desa seakan terlupakan dari pembangunan, tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang dianggap pembangunan dan ekonominya jauh lebih berkembang.

Akibatnya, kemajuan desa selama ini tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah  tentu  saja berdampak pada masalah urbanisasi , mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar.

Terlepas dari adat dan kebiasan suatu daerah/desa  dengan ciri  lokasilitas yang unik dan  tersendiri. , misalnya kewajiban untuk merantau oleh kaum lelaki yang beranjak dewasa .

Dengan lahirnya undang-undang desa , diharapkan  mampu menjadi solusi  dalam menjawab kesejangan pembangunan serta    pertumbuhan ekonomi yang  terjadi sehingga menjadi lebih  adil dan merata di semua lini.

Dana Desa merupakan wujud nyata pemerintah sebagai  tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan pembangunan yang adil dan merata, dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yakni  Desa. Sebagaimana pencapaian Cita ke 3 dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sistem Informasi Desa

Siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Karena merupakan program yang baru, perangkat desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut.

Selain itu, perangkat desa  pun harus memiliki  Sistem Informasi Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.  olehnya di sinilah Peranan Penting Sebuah Sistem Informasi Desa Dan Kawasan , Sebagai amanah dari undang- undang.

Dengan membangun kesadaran bersama, bahwa informasi adalah kunci utama dalam sebuah pembangunan, baik itu yang berasal dari Bawah (masyarakat ) maupun dari atas (pemerintah) serta pihak lain harus memiliki  kesamaan visi dalam mewujudkan pembangunan.

Sumber Pendapatan Desa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari 7 (tujuh) sumber, yaitu:

  1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (PADeS)
  2. Alokasi APBN (Dana Desa);
  3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
  5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
  7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa Dalam APBN

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas APBN 2015 atau dikenal APBN-P 2015, pagu anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp20,766 Trilun, atau naik dari pagu dana desa dalam APBN 2015 sebesar Rp9,066 Triliun. Dengan peningkatan tersebut, maka anggaran dana desa yang bersumber dari APBN saat ini baru mencapai 3,23% dari transfer ke daerah.

Kedepannya untuk memenuhi anggaran dana desa sebesar 10% dari dan diluar alokasi anggaran transfer ke daerah dalam masa pemerintahan yang saat ini. Pemerintah via Kementerian Keuangan tengah merencanakan alokasi Dana Desa akan mencapai Rp1 Miliar per desa pada tahun 2017, dimana telah disusun roadmap pemenuhan dana desa yang juga telah tertuang dalam PP 22 tahun 2015.

Sampai dengan Juni 2015, realisasi dana desa yang telah disalurkan ke kabupaten/kota sudah mencapai Rp7,497 triliun. Jumlah ini setara dengan 90,26 persen alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan pada Tahap I yaitu sebesar Rp8,306 triliun. Pemerintah berharap, dana desa yang telah ditransfer tersebut, dapat segera disalurkan kepada masing-masing desa dalam waktu 7 hari kerja. Namun, ini bisa dilakukan dengan catatan para kepala desa telah menyampaikan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dowload ku
Rincian Dana Desa per Kabupaten Kota 2015

Regulasi Dana Desa

Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014, telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yang sangat penting, yaitu:

(1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur seluruh aspek desa, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan/adat desa, sampai dengan pembinaan dan pengawasan desa.

Dowload ku
PP Nomor 43 Tahun 2014_

(2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. PP ini mengatur mengenai penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, baik dari pusat ke kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, serta monitoring dan evaluasi dana desa.

Dowload ku
PP_NO_60_2014

Pemantauan & Evaluasi Dana Desa

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana desa, adalah “Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa”. Hal ini akan dilakukan melalui mekanisme pelaporan secara berjenjang antar tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi dana desa dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat atas kinerja Bupati/Walikota, maupun oleh Bupati/Walikota atas kinerja Kepala Desa.

Pemantauan Pemerintah Pusat dilakukan terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota, penyaluran, serta pelaporan konsolidasi penggunaan dana desa. Adapun pemantauan Bupati dilakukan terhadap SiLPA Dana Desa.

Apabila terjadi pelanggaran pengelolaan dana desa akan berakibat pada sanksi pada desa tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa:

Penundaan penyaluran; dan/atau Pemotongan penyaluran dana desa yang dilakukan secara berjenjang antar tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.
Selain itu, pihak Kementerian Keuangan juga dapat menunda penyaluran DAU dan/atau DBH kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila Bupati tidak segera menyalurkan dana desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan.

Dana yang sangat besar bagi setiap desa tersebut, harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. UU Nomor 6 tahun 2014, telah menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan tertinggi di desa. Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa tersebut, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas atau kemampuan para Kepala Desa/perangkat desa tentang pengelolaan keuangan. Karena itu, ada dua kegiatan yang mutlak perlu dilakukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

Pertama, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, baik kepada aparat pemerintah kabupaten/kota maupun aparat desa agar mempunyai pemahaman yang tepat dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan UU Desa.

Kedua, melakukan pendampingan kepada aparat Desa. Dalam rangka pendampingan tersebut, telah dialokasikan anggaran yang cukup besar bagi Kementerian Desa dan PDTT untuk merekrut, melatih dan mendistribusikan tenaga pendamping lapangan (fasilitator), termasuk dari fasilitator eks PNPM, ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Prioritas Pembangunan Desa

Apabila kita lihat pada Nota Keuangan RAPBN-P 2015, Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan:

  • Infrastruktur desa,  seperti Sistem informasi Desa,  tambatan perahu dan jalan permukiman;
  • Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
  • Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta    Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:

  • Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; Pelatihan teknologi tepat guna; serta  Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

Yuk kita kawal pembangunan desa kita! 🙂

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bagaimana pelaksanaan anggaran Dana Desa di desa Anda ? Apakah cukup jelas dan transparan dalam perencanaan dan pelaksanaanya?

Sebagai warga, anda dapat berpartisipasi mengawal pelaksanaanya dengan menggunakan layanan aplikasi LAPOR!. Sebuah layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah.

Advertisements

2 thoughts on “Mengawal “Dana” Desa

    1. Sebenarnya Siapa Yang Belum Siap ?
      Penyusunan RPJMDes dan RKPDes merupakan hal biasa yg telah dilakukan Desa. Yg tidak biasa adalah besarnya dana yg akan dikucurkan dan mau dikemanakan. Sasaran penggunaan dana di luar fisik akan diarahkan kepada peningkatan SDM serta ekonomis produktif dengan penguatan BUMDES.
      Kendala yang dialami oleh desa adalah ketidakpastian payung hukum, PP yang berubah-ubah ditambah terbitnya turunan dari PP yang lamban, baik Perda ataupun Pergub. Suatu contoh di satu fihak pemerintah mendorong peningkatan ekonomi tapi di sisi lain payung hukum untuk melegalisasi itu belum ada seperti halnya Perda Kab. Sumedang tentang BUMDES belum terbit, padahal ada hal substansi yang berbeda antara Perda Bumdes yang ada dengan UUDesa maupun PP. Ini hanya sebagian kendala yg ada di Desa . (BPD Desa Naluk, Cimalaka, Sumedang, Jabar)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s